Dalam rangka melestarikan, melindungi dan mengembangkan hasil – hasil kegiatan Eks PNPM MPd terutama Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUM Des / BUM desa Bersama dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana bergulir masyarakat eks PNPM mpd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama dilakukan Transformasi pengeloaan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama maka perlu dilakukan Sosialisasi dan Pengambilan Keputasan ditingkat Musyawarah Desa Tegalkuning Kecamatan Banyuurip Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 dimulai pukul 13.30 WIB yang bertempat di Aula Balai Desa Tegalkuning

Kegiatan Musyawarah Desa khusus ini, yang telah dihadiri Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat, wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan, serta unsur lain yang terkait di Desa Tegalkuning yang mana membahas dalam forum Musyawarah terebut diantaranya : 

1. Sosialisasi Tahapan pembentukan pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama; sesuai Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021
2. Sosialisasi Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Kementerian Repuplik Indonesia Nomor : 148/PRI.02/III/2022 Tentang Penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan;
3. Penyampaian hasil Review Asset Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM MPd  yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo
4. Membahas tentang rencana pengalihan Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PMPM MPd Kecamatan Banyuurip menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD Kecamatan Banyuurip
5. Membahas persetujuan keseluruhan Asset Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan NPM  MPd menjadi  Modal Awal Pendirian BUM Desa Bersama.
6. Membahas persetujuan penyertaan Modal Desa yang berasal dari APBDesa sebagai Modal Awal Pendirian dan/atau Modal Pengembangan BUM Desa Bersama LKD Kecamatan Banyuurip
7. Membahas rancangan Peraturan Desa tentang persetujuan pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama
8. Mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama Antar Desa dalang rangka pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD.
9. Membentuk Delegasi Desa yang akan mewakili ke Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari :
   1. Kepala Desa
   2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )
   3. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Masyarakat
   4. 1 (satu) orang Wakil Tokoh Perempuan
   5. 1 (satu) orang Wakil Peminjam SPP dan atau kelompok Ekonomi Produktif
10. Menyetujui dan menetapkan Surat Mandat kepada Delegasi Desa untuk Mengikuti Musayawarah Antar Desa (MAD).

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap  materi dan topik diatas selanjutnya seluruh peserta memutuskan dan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari Musyawarah Desa, yaitu:

1. Tersosialisasinya tahapan tentang pembentukan pengelola Kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPD menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama sesuai Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021.
2. Tersosialisasinya Surat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi Dan Investasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor : 148/PRI.02/III/2022 Tentang Penyampaian panduan teknis pembentukan badan usaha milik bersama pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan;
3. Tersampaikannya hasil Review Asset Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks PNPM MPd Kecamatan Banyuurip yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Purworejo untuk laporan Buku per 31 Desember 2021 
4. Disetujuinya pengalihan pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Eks PNPM MPd Kecamatan Banyuurip menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama LKD Kecamatan Banyuurip
5. Disetujuinya keseluruhan Asset Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat (DBM) eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan NPM  MPd menjadi  Modal Awal Pendirian BUM Desa Bersama.
6. Ditetapkannya Rancangan Peraturan Desa tentang persetujuan pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama,
7. Diberikannya mandat kepada Kepala Desa untuk melakukan kerjasama Antar Desa dalam rangka Pendirian BUM Desa Bersama dari pengelola kegiatan DBM Eks PNPM MPd menjadi BUM Desa Bersama LKD.
8. Ditetapkannya Nama nama Delegasi Desa yang akan mewakili ke Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat Kecamatan yang terdiri dari :
   1. MOHAMAD KASTHOLANI (Kepala Desa)
   2. SUJADI (Ketua BPD)
   3. PURNOMO SIGIT Wakil Tokoh Masyarakat
   4. IRNAWATI Wakil Tokoh Masyarakat perempuan
   5. ERNA SARI MURYANI Wakil Peminjam SPP / UEP
9. Menyetujui dan ditetapkannya Surat Mandat kepada Delegasi Desa untuk Mengikuti Musyawarah Antar Desa (MAD).